Paripurna Raperda APBD 2026, DPRD Himbau Pemkab Konkep Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

masukkan script iklan disini

Ketgam; Wakil Bupati Konkep, Muhamad Farid, SE saat menyerahkan Ranperda APBD 2026 pada Ketua DPRD Konkep, Ishak, SE. Foto; Wan (Literasisultra.com) 

Konkep, Literasisultra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar rapat paripurna penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di Aula Gedung Paripurna DPRD Konkep, Kamis, (27/11/2025).

Raperda APBD 2026 tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Konkep, Muhamad Farid, SE pada Ketua DPRD Konkep, Ishak,SE turut didampingi Wakil Ketua I Ir.Abdul Halim, Wakil Ketua II Sahidin,SE, Kepala Bappeda Konkep, Safiuddin Alibas,SP.,ME dan Kepala BKD Konkep, Mahmud,SP.,M.PW

Usai penyerahan Rancangan APBD tersebut, Dewan Konkep kemudian melanjutkan Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah daerah tentang saran dan masukan DPRD Konkep pada Rancangan APBD tahun 2026.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Laskar Bili SH.,M.Sos menyampaikan, dengan kondisi fiskal daerah yang turun akibat penyesuaian d ana transfer pemerintah pusat, sangat memerlukan komitmen semangat membangun dan strategi yang tepat antara legislatif dan eksekutif untuk kemajuan daerah.

Olehnya itu, Fraksi Demokrat mendorong agar pemerintah daerah lebih efisien dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru serta menata prioritas belanja publik agar program pembangunan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Fraksi Demokrat sangat berharap agar pengelola keuangan daerah harus benar-benar menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel yang berorientasi pada kepentingan rakyat sekaligus memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan,"tandasnya.

Senada, juru bicara Fraksi Asmpogau, Wahyu Rizkiana,S.Pt mengatakan, ditengah keterbatasan sumber daya dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pemerintah daerah kini diperhadapkan dengan efisiensi anggaran. Olehnya itu, pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran secara menyeluruh melainkan menempatkan setiap alokasi anggaran pada prioritas yang tepat dengan hasil yang terukur dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja, diharapkan pemerintah daerah mampu mewujudkan efisiensi anggaran bukan hanya sebagai prinsip penghematan tetapi sebagai pondasi utama dalam membangun layanan publik yang berkualitas inklusif dan berkelanjutan.

"Semoga upaya tersebut menjadi langkah nyata dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang berpihak kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Konawe Kepulauan," harapnya.

Ditempat yang sama, juru bicara Fraksi Asampelaro, Asbul Bachri,SP., M.A P menyampaikan, ditengah gempuran efisiensi anggaran, sangat diharapkan segala pembiayaan dapat memperhatikan kondisi objektif dalam mengakomodir kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata dia, pihaknya paham betul akan situasi yang dihadapi oleh Pemda Konkep, mulai dari penyusunan APBD yang mengalami penurunan usai pemotongan dana tranfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat.

Olehnya itu, ia berharap, pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun rancangan APBD dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program kegiatan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah.

"Kami berharap bahwa di masa efisiensi ini untuk lebih meningkatkan target pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar menyusun APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan,"tuntasnya.

Menanggapi pandangan umum dari tiga fraksi tersebut, Wakil Bupati Konkep, Muhamad Farid,SE mengapreasi atas masukan dan saran dari tiga fraksi tersebut yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Kata dia, melalui pandangan umum tiga fraksi tersebut, akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Konkep yang makmur dan sejahtera

"Kami terus berupaya meningkatkan optimalisasi belanja daerah berdasarkan money follow program dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi Wawonii Emas Berkelanjutan," tuntasnya.


Penulis : Wan
Editor : Red